Aturan Perjalanan Transportasi Publik selama PPKM 2021

Terjadi lonjakan infeksi COVID-19 mencapai lebih dari 20 ribu kasus baru pada akhir bulan Juni 2021. Data statistik tersebut mendorong pemerintah untuk memberlakukan kebijakan pembatasan sosial serentak dan masif. Penerapan PPKM adalah salah satu upaya baru yang bertujuan untuk menurunkan angka infeksi virus corona. Simak aturan penggunaan transportasi publik selama masa PPKM Darurat Jawa – Bali tanggal 3 – 20 Juli 2021 dalam artikel berikut.

Apa itu PPKM 2021?

PPKM adalah kebijakan yang telah dilaksanakan sejak Januari 2021 lalu. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021, aturan pembatasan ini pertama kali dicanangkan pada tanggal 11 – 25 Januari 2021 di wilayah Jawa – Bali. 

Berdasarkan penjelasan pada dokumen tersebut, PPKM adalah singkatan dari Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Kebijakan ini terus diperpanjang setiap bulan hingga puncaknya pada Juli 2021 dimana pemerintah mencanangkan PPKM Darurat Jawa – Bali.

Dasar Peraturan PPKM 2021

Peraturan PPKM Darurat Jawa Bali kemudian disahkan pada tanggal 2 Juli melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021. Aturan ini juga merupakan pelengkap instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro yang berfokus pada penanganan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan.

PPKM vs PSBB

PSBB dan PPKM adalah dua kebijakan yang berbeda. Dari istilahnya, PSBB adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar. Sementara itu, PPKM adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Dengan demikian, PSBB memiliki wilayah dan bidang pembatasan yang lebih luas dibandingkan PPKM 2021.

Berdasarkan asal kebijakannya, PSBB merupakan aturan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sementara itu, PPKM adalah kebijakan yang diturunkan dari pemerintah pusat. Aturan pelaksanaan kebijakan PSBB ditampilkan dalam Peraturan Pemerintah, sedangkan kebijakan PPKM diresmikan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri. 

Pada beberapa periode sebelumnya, PPKM Mikro mengatur pembatasan yang bersifat lebih lenggang dibandingkan PSBB. Kendati demikian, PPKM Darurat memiliki ketentuan yang lebih ketat pada beberapa sektor.

Isi Ketentuan PPKM 2021 Darurat

Peraturan PPKM Darurat Jawa – Bali tanggal 3 – 20 Juli 2021 meliputi setidaknya 6 hal utama, yaitu 

1. Daftar kabupaten dan kota dalam wilayah Jawa – Bali (dalam kriteria level 3 dan 4)
2. Ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat
3. Pihak pemerintah yang terlibat
4. Protokol kesehatan
5. Pendanaan pelaksanaan PPKM Darurat
6. Sanksi pelanggara

Berdasarkan aturan INMENDAGRI tersebut, selain kabupaten dan kota wilayah Jawa – Bali yang disebutkan, daerah lain tetap perlu menerapkan PPKM Mikro. 

Syarat Naik Transportasi Umum saat PPKM Darurat 

Sebagaimana inti dari kebijakannya, pemberlakuan PPKM adalah peningkatan keketatan aturan penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan hingga penggunaan fasilitas publik. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ketentuan pembatasan ini juga berlaku dalam sektor transportasi umum. Apa saja syarat naik kereta PPKM? Berikut kami ulas ketentuan penggunaan berbagai kendaraan umum di masa PPKM Darurat.

Syarat Naik Kereta PPKM 2021 Darurat

Dalam rangka mengoptimalkan kebijakan pembatasan, PT KAI Persero telah membatalkan setidaknya 30 kereta api antar kota dan 14 kereta api lokal selama masa PPKM Darurat. Untuk mengetahui KA yang masih beroperasi, Anda dapat memeriksa website atau aplikasi KAI access serta platform penjualan tiket resmi lainnya. Selain itu, kapasitas tempat duduk dibatasi sebanyak 70% untuk KA antar kota dan 50% untuk KA lokal.

Selama tanggal 3 – 20 Juli 2021, ada beberapa syarat naik kereta PPKM yang perlu dipenuhi, diantaranya. 

1. Calon penumpang wajib menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama
2. Hasil negatif rapid antigen maksimal 1 x 24 jam / PCR maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. Dengan demikian, tes GeNose C19 tidak lagi berlaku. 
3. Sementara itu, calon penumpang KA lokal tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin atau hasil tes. Namun, pihak pengelola akan melakukan pemeriksaan rapid antigen secara acak pada calon penumpang di stasiun.

Syarat Naik Bus PPKM 2021 Darurat

Selama PPKM Darurat, kapasitas penumpang bus darat dan penyeberangan Jawa – Bali maksimal 70%. Selain itu, syarat naik bus PPKM adalah menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama dan hasil negatif tes rapid antigen maksimal 1 x 24 jam atau PCR maksimal 2 x 4 jam.

Syarat Naik Travel PPKM 2021 Darurat

Berbeda dengan syarat naik bus PPKM yang sebelumnya, calon penumpang kendaraan travel pada dasarnya tidak perlu menunjukkan hasil negatif tes rapid antigen atau PCR. Namun, perlu diketahui bahwa banyak agen travel yang mensyaratkan adanya hasil tes tersebut dan/atau sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama. 

Oleh karena itu, sebaiknya Anda bertanya kepada pihak travel untuk memastikan syarat keberangkatan. Dalam INMENDAGRI Nomor 15 Tahun 2021, disebutkan bahwa kapasitas penumpang kendaraan sewa/rental selama PPKM adalah maksimal 70% dan wajib menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Syarat Naik Kapal PPKM 2021 Darurat

Selaras dengan syarat naik kereta PPKM Darurat, calon penumpang kapal laut harus mampu menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan hasil negatif tes rapid antigen 1 x 24 jam atau PCR 2 x 24 jam. Sekalipun demikian, kelengkapan dua syarat naik kapal PPKM ini hanya berlaku untuk perjalanan dari dan menuju wilayah Jawa – Bali.

Ketentuan tersebut sedikit berbeda dengan syarat perjalanan laut di luar wilayah tersebut. Syarat naik kapal laut di luar wilayah Jawa – Bali semasa PPKM adalah menunjukkan hasil negatif tes PCR 2 x 24 jam atau rapid antigen 1 x 24 jam, namun tidak diwajibkan untuk membawa kartu vaksin COVID-19.

Syarat Naik Pesawat PPKM 2021 Darurat

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberhasilan pembatasan kegiatan masyarakat, ketentuan perjalanan udara pada masa PPKM Darurat tertuang dalam Surat Edaran Nomor 45 Tahun 2021 dari Kementerian Perhubungan. Syarat penggunaan transportasi pesawat antar bandara Jawa – Bali atau dari dan menuju wilayah tersebut selama PPKM adalah menunjukkan kartu vaksin COVID-19 minimal dosis pertama dan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2 x 24 jam. Selain itu, sebelum keberangkatan, calon penumpang harus mengisi data e-HAC Indonesia melalui aplikasi pada ponsel cerdas.

Selain beberapa syarat penggunaan transportasi pada masa PPKM Darurat di atas, calon penumpang diharuskan untuk berada dalam kondisi sehat, yaitu tidak demam, flu, batuk, pilek, kehilangan penciuman, atau diare. 

Seluruh calon penumpang juga wajib mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan menggunakan masker medis atau kain 3 lapis yang terpasang sempurna menutupi hidung, mulut hingga dagu. Keberhasilan penurunan angka infeksi COVID-19 melalui penerapan kebijakan PPKM adalah tanggung jawab kita semua, ya. Mari jaga diri dan orang-orang tercinta.